Jalan Tajur Cikubang Amblas, Andi Zabidi Dorong Pemprov Jabar Alokasikan Anggaran Tidak Terduga

FOKUSSATU.ID - Jalan Tajur Cikubang Tasikmalaya amblas, DPRD Jabar dorong Pemprov Jabar alokasikan anggaran tidak terduga untuk penanggulangan bencana.

Area jalan amblas sepanjang 30 meter dengan ke dalaman 1 meter. Terjadi akibat pergerakan tanah. Peristiwanya sendiri terjadi pada 30 Juni 2024.

Anggota Komisi III DPRD Jabar H Andi Zabidi SE mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tidak terduga untuk penanggulangan bencana yang memadai dengan kisaran 5 hingga 10 persen dari APBD.

“Menurut saya Jabar itu memang rawan Banjir dan Longsor. Oleh karena itu anggaran tidak terduga, khususnya untuk penanggulangan bencana perlu dialokasikan memadai, Setidaknya 5 sampai dengan 10 persen dari APBD karena potensi bencana cukup besar,” katanya dalam keterangan yang diterima, Selasa 2 Juli 2024.

Baca Juga: Andi Zabidi Dukung Langkah Pemprov Jabar Benahi BUMD

Tidak hanya itu dikatakan, H Andi juga mendorong agar alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan harus di tingkatkan guna memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Berikutnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan-jalan antar kota kabupaten perlu dialokasikan cukup, berikut kualitas jalan yang memadai. Maksudnya jalan-jalan yang perlu di beton, harus dibeton tidak bisa dengan aspal,” jelasnya.

“Perlu ada perencanaan terpadu antara jalan milik pusat, provinsi dan Kota/Kabupaten. Sehingga terjadi peningkatan layanan jalan dari tingkat pusat, provinsi hingga Kota/Kabupaten,” imbuhnya.

Hal tersebut bisa dilakukan jika Pemerintah pusat dan Provinsi duduk bersama untuk merumuskan kembali anggaran sehingga skala prioritas yang di butuhkan masyarakat bisa di dahulukan.

Baca Juga: Soal Pengelolan Sampah, Andi Zabidi Dorong Pemprov Jabar Memaksimalkan Peran BUMD

“Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu kembali merumuskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer Daerah, Bantuan Keuangan lebih proporsional, agar pembangunan infrastruktur jalan bisa lebih merata. Terutama untuk peningkatan kualitas jalan antar kota kabupaten, pemeliharaan dan penanggulangan bencana,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat dari Dapil Kota Bekasi Kota Depok tegaskan hal ini karena menyadari konektifitas jalan, yang terhubung memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk masyarakat namun juga untuk peningkatan ekonomi daerah.

“Jalan-jalan milik pusat dan provinsi sangat penting dipastikan terhubung untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa barat. Jangan sampai APBD provinsi tidak efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi,” tandasnya. ***014