Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Kota Bogor Dapat Insentif Fiskal Rp 5,9 Miliar

FOKUSSATU.ID - Dianggap mampu mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diberikan insentif fiskal tahun 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin.

Lewat keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023, Kota Bogor diberikan insentif sebesar Rp 5.912.245.000 dalam kategori kinerja pemerintah daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penyerahan piagam penghargaan insentif fiskal dilangsungkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 9 November 2023 lalu.

Baca Juga: Tabrakan Tunggal Sebuah Tangki Air Bersih Lindas Pejalan Kaki Hingga Tewas di Jalan Gandawijaya Cimahi

Piagam penghargaan itu diterima oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kota Bogor.

"Terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrim, Jawa Barat termasuk Kota Bogor adalah salah satu daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim," kata Dedie dikutip Minggu (12/11/2023).

Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi catatan untuk Kota Bogor. Salah satunya yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem ini didominasi oleh kepala keluarga yang tidak mengenyam pendidikan secara maksimal.

Baca Juga: Berikut 4 Bangunan Heritag yang Dimiliki Pos Indonesia, Ini Lokasinya

Dengan demikian, Dedie berkata, Pemkot Bogor akan kembali memetakan warga di wilayah yang belum mengenyam pendidikan 12 tahun.

Seperti yang diketahui, Pemkot Bogor juga ingin menaikan rata - rata lama sekolah yang berimplikasi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Ini masih menjadi fokus kita ke depan. Selain membuka lapangan kerja baru melalui kemudahan investasi di Kota Bogor,” ujarnya.

Baca Juga: Todong Kasir Minimarket, Kepala Toko di Kota Bogor Dicokok Polisi

Sementara untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bogor sendiri terus berjalan. "Diantaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program pengentasan stunting hingga stabilisasi harga kebutuhan pokok," tandasnya. (Ris)