FOKUSSATU.ID-Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan kekesalannya soal gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah.
Atas ungkapan in, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) menpertanyakan kapasitas Puan Maharani mengungkapkan kekesalan itu.
Peneliti Formappi, Lucius Karus menanyakan apakah dalam kunjungannya itu sebagai ketua DPR atau pengurus partai. Mengingat, Puan juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.
"Enggak terlalu jelas sih curhatan Puan soal ada gubernur yang tak mau menyambutnya saat kunjungan. Apakah kunjungan Puan dalam kaitannya sebagai Ketua DPR, apakah sebagai ketua partai, atau kunjungan wakil rakyat ke dapil?"ujar Lucius kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
Baca Juga: Komnas HAM Buka Pendaftaran Untuk Mengikuti Seleksi Calon Komisioner, Ini Syaratnya
Lucius mengatakan semestinya apabila kunjungan Puan itu sebagai pimpinan lembaga maka ada protokol yang seharusnya mengatur soal bagaimana seorang pimpinan lembaga diterima di daerah. Termasuk soal bagaimana dan siapa saja yang akan menyambut di daerah tujuan.
Menurutnya akan beda lagi kalau urusannya sebagai pimpinan partai. Kalau kunjungan mewakili partai, mungkin tidak ada urusannya sama gubernur, karena hal ini i urusan internal parpol. "Jadi kalau tak disambut gubernur pada saat hadir sebagai pimpinan partai, ya nggak bisa salahkan gubernurnya," terang Lucius.
"Atau kunjungan ke dapil sebagai anggota DPR, ya ini juga enggak ada urusannya dengan gubernur ya. Jadi enggak jelas sebenarnya curhatan Puan itu, jenis kunjungannya," Lucius. menambahkan.
Sebaliknya, ungkap Lucius bila kunjungan urusan kenegaraan berupa kunjungan sebagai pimpinan lembaga ke daerah tertentu, gubernur minimal memang harus menyambut. Tentui, kata Lucius jika sudah ada koordinasi sebelumnya.Namun kalau sifat kunjungan untuk keperluan lain seperti urusan parpol tidak mesti seorang gubernur harus menyambut Puan.
Karena itu, Lucius menganggap cerita Puan itu hanya sebagai curhat yang memang tidak jelas dan tidak perlu diungkap. Sebab hanya akan memantik kegaduhan.
Lucius menyarankan Puan untuk menyampaikan sesuatu secara jelas, termasuk ihwal curhatan hatinya tersebut. Karena bila disampaikan setengah-setengah hanya menjadi polemik.
"Jadi sebagai Ketua DPR, saya kira Puan tak mesti menambah persoalan dengan informasi-informasi yang hanya berisi curahan hatinya saja. Ada banyak masalah kebangsaan dan juga persoalan DPR yang memerlukan keseriusannya sebagai ketua DPR," ucap Lucius.
Jika urusan kekecewaan pribadi dan semacam ,kata Lucius, Puan harus menyelesaikan sendiri dengan membangun komunikasi yang saling menghargai dengan gubernur-gubernur. Karena rasa hormat itu akan datang jika kita mulai menghormati orang lain.***014