FOKUSSATU.ID - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (KOBD) menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi September 2025 tetap stabil dengan kinerja tumbuh positif didukung dengan fungsi intermediasi yang optimal dan likuditas yang memadai.
Perkembangan Perbankan Sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi September 2025 sebesar 2,22 persen; 4,62 persen; dan 3,75 persen.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 141,46 persen menunjukan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat cukup besar.
Baca Juga: Anggota DPR RI Netty : MBG Pastikan Asupan Gizi Sejak Dini
Berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek di Jawa Barat mencapai Rp1.032 triliun (tumbuh 3,75 persen yoy).
Pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 7,65 persen yoy. Selain itu, pertumbuhan kredit bank umum di Jawa Barat lebih rendah daripada Sumatera Utara (13,59 persen yoy), DKI Jakarta (10,78 persen yoy), dan Banten (5,97 persen yoy). Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 12,38 persen terhadap total kredit nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit berdasarkan Lokasi Proyek Bukan Bank terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp432,53 triliun (tumbuh 6,45 persen yoy) dan Industri Pengolahan sebesar Rp164,72 Triliun (tumbuh sebesar 9,17 persen yoy).
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain (i) Perdagangan Besar dan Eceran menurun sebesar Rp2,48 triliun (1,90 persen); (ii) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi menurun sebesar Rp3,85 triliun (7,54 persen), dan; (iii) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun sebesar Rp6,15 triliun (19,31 persen) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.
Baca Juga: Pentahelix Dayeuhkolot Lakukan Survei Titik Rawan Banjir
Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain (i) Real Estate tumbuh 11,08 pesen yoy dengan NPL gross 1,20 persen; (ii) Bukan Lapangan Usaha-Lainnya tumbuh 2,71 persen dengan NPL gross 3,35 persen, serta (iii) Konstruksi tumbuh 5,74 persen yoy dengan NPL gross sebesar 3,56 pesen.
Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD, untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan DPK terbesar berada di Kota Bandung (Rp241,95 triliun, share 33,15 persen), Kota Bekasi (Rp106,07 triliun, share 14,54 persen), Kab. Bekasi (Rp60,40 triliun, share 8,28 persen), Kota Depok (Rp50 triliun, share 6,85 persen), dan Kabupaten Karawang (Rp43,02 triliun, share 5,90 persen).
Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah Kabupaten Bekasi (Rp173,25 triliun, share 16,78 persen), Kabupaten Bogor (Rp142,63 triliun, share 13,82 persen), Kota Bandung (Rp131,31 triliun, share 12,72 persen), Kota Bekasi (Rp76,71 triliun, share 7,43 persen) dan Kabupaten Karawang (Rp75,87 triliun, share 7,35 persen).
Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kabupaten Cianjur (Rp1,27 triliun, 7,39 persen), Kota Sukabumi (Rp314 miliar, 5,36 persen), Kota Bandung (Rp6,84 triliun, 5,21 persen), Kabupaten Sukabumi (Rp926 miliar, 5,21 persen), dan Kab. Tasikmalaya (Rp539 miliar, 4,92 persen) .
Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan (bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat/BPR) masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,05 persen (Rp932 triliun), 88,82 persen (Rp648 triliun), dan 88,84 persen (Rp917 triliun).