FOKUSSATU.ID, BANDUNG - Kementerian Kehutanan RI melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk Citanduy menggelar bimbingan teknis Rehabilitas DAS, Reboisasi Kompensasi dan Reklamasi/Revegetasi akibat penggunaan kawasan hutan.
Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian PU, Kepala Divisi Perum Perhutani Jabar dan Banten, Kepala SKk Migas, Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Kepala Satker Jalan Tol, dan para Direktur perusahaan yang ada di Jawa Barat berkaitan dengan kawasan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan para perwakilan perusahaan pengguna kawasan hutan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Shakti Hotel Bandung bertujuan menindak lanjuti visi misi dan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam hal pengendalian kawasan hutan, Selasa (24/6/2025)
Baca Juga: Liburan Keluarga Tak Terlupakan di Musim Libur Sekolah Bersama Aston Hotel di Banten
Sesuai pernyataan Gubernur Jabar pemulihan lingkungan Jawa Barat dalam mendukung Asta Cita kemandirian pangan, ketahanan energi dan air melalui penambahan kawasan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan di jawa barat
"Jadi, kembalikan hutan ke fungsi semula, ini merupakan kebijakan pembangunan nasional hingga 2029. Namun kewajiban ini tidak hanya semata-mata memulihkan lingkungan yang sudah dibuka lahannya, tapi kita juga harus mendukung ketahanan pangan,"ujar Sri Handayaningsih.
Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan, Ir Sri Handayaningsih MS.c., mengatakan dalam sambutannya dulu Bandung terkenal dingin meskipun ga pakai AC, tapi sekarang hanya tinggal kenangan karena saat ini si Bandung rumah rumah banyak yang menggunakan AC jadi kini Bandung sudah tidak dingin lagi alias panas.
Baca Juga: Kinerja Positif, Kanwil Perum Bulog Jabar Terima Penghargaan dari Dirut Bulog
"Sudah saatnya kita kembalikan lagi suasana Bandung seperti dulu yang dingin dan sejuk, dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,"ujar Sri Handayaningsih saat memberikan sambutan.
Lanjut Sri menuturkan memang sekarang ini penggunaan lahan terutama di kawasan hutan sangat mendukung untuk dimanfaatkan ke bisnis.
Namun, semuanya itu harus mengikuti rambu-rambu atau aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal melaksanakan kewajibannya terkait penggantian lahan kawasan hutan.
"Jadi kalau di dalam kawasan hutan kewenangannya ada di perhutani dan KeHutanan, kalau diluar kawasan hutan kewenangannya ada di Dinas provinsi. Dan di kawasan konservasi kewenangannya ada di KSDAE,"pungkasnya.