FOKUSSATU.ID - Mantan Tenaga Ahli Menteri LHK RI sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Muda Saleh menyebutkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mempertontonkan ketidakpahamannya mengenai konteks musyawarah mufakat yang dilakukan di parlemen terkait sebuah pengambilan keputusan.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia soal jatah kursi menteri berjumlah delapan karena terjadi konsesus sehingga kursi MPR disematkan kepada politisi Gerindra Ahmad Muzani sangat memalukan.
Ucapan tersebut dilontarkan oleh seorang ketua umum partai politik dimana partainya merupakan partai kuat di Indonesia yang jauh sebelumnya para petinggi Golkar selalu menghargai keputusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah dan mufakat di DPR ataupun MPR.
Baca Juga: Surat Suara Pilgub Jabar Mulai Dicetak Hari Ini, Target Selesai Akhir Oktober Ini
Hanya saja, sikap dan pernyataan yang dilontarkan Bahlil menunjukkan egosentris yang justru akan memperkeruh suasana politik di indonesia.
Saya meyakini, bahwa Bahlil seolah menunjukkan sikap arogan, hal ini dikarenakan Golkar merupakan partai pemenang pemilu legislatif kedua setelah PDIP di parlemen.
Saya justru mempertanyakan hasil musyawarah atau mufakat apa yang terjadi di partai Golkar hingga menetapkan Bahlil sebagai ketua umum.
Saya rasa semua publik tau bahwa isu yang berhembus di Golkar mengenai nasib mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga yang tersandera politik yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dan mengakibatkan Airlangga mundur dari kusrsi ketua umum apakah ini bukan konsesus namanya?
Baca Juga: Viral Warga Antusias Pasang Foto Presiden Prabowo di Sekolah hingga Rumah
Selain itu, berbagai macam sikap dan pernyataan-permyataan Bahlil yang sebelumnya menyebutkan bahwa menteri Jokowi adalah 'pemain ..jadi jangan main-main' adalah sebuah pernyataan konyol dan tidak menandakan seorang menteri ataupun yang memberikan kesan positif kepada masyarakat.
Murni saya melihat Bahlil merupakan sosok yang tidak pantas menjabat sebagai seorang menteri dan ketua umum partai politik, karena sikapnya seperti calo atau mafia politik yang justru bisa merusak kredibilitas partai Golkar yang telah lama berdiri kuat dalam dunia politik di Indonesia.
Saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan posisi Bahlil sebagai menteri ESDM dan para tetuah partai Golkar agar jabatan Bahlil sebagai Ketum Golkar dilakukan audit karena sangat mustahil sosok yang lama disebut-sebut tidak lagi menjadi anggota partai tiba-tiba hadir sebagai ketua umum.
Selain itu sikap Bahlil juga bisa membuat kredibilitas Golkar rusak yang akan berdampak buruk bagi Golkar dalam Pilkada.