FOKUSSATU.ID, JAKARTA - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah membentuk satgas anti hoaks selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Satgas ini dibentuk untuk mencegah beredar luasnya berita hoaks saat pemilu berlangsung, yang bisa mengakibatkan disintegrasi masyarakat.
Meski pemerintah pusat telah membentuk satgas anti hoaks pemilu 2024, peran pemerintah daerah menjadi sangat sentral karena menjadi garda terdepan yang langsung berinteraksi ke masyarakat secara langsung.
Seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengag, untuk menangkal isu hoaks ditahun politik 2024, pemerintah daerah dan bawaslu membentuk Relawan Patroli Cyber (RPC) di Kabupaten Brebes.
Baca Juga: Melalui Literasi Yang Masif, Kalangan Milenial dan Gen Z Diharap Tepis Berita Hoax Pemilu 2024
Hal ini membuktikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dari yang paling bawah hingga pemerintah pusat maupun daerah komitmen menangkal isu-isu hoaks yang beredar saat pemilu 20 24.
Relawan Patroli Cyber (RPC) ini nantinya bertugas untuk mengawasi konten-konten informasi di dunia maya (internet) seperti halnya informasi kebohongan, ujaran kebencian, serta unsur-unsur berita yang bersifat SARA.
“Relawan ini bertugas melakukan pengawasan konten internet seperti konten hoax atau berita-berita palsu, ujaran kebencian dan politisasi suku, agama, ras dan agama (Sara),” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes Trio Pahlevi melalui Komisioner Bawaslu lainnya Rudi Raharjo, awal Desember 2023 lalu.
Perlu diketahui juga bahwa pembentukan Relawan Patroli Cyber ini, tergabung dari berbagai unsur masyarakat dan beragam lapisan usia.
Baca Juga: Masyarakat Siap Bantu Pemerintah Tangkal dan Cegah Penyebaran Berita Hoax Pemilu 2024
Rudi menegaskan, hal ini dilakukan lantaran dominasi pemilik hak suara pada pemilu 2024 ini merupakan anak muda, atau generasi Z, dimana mereka harus diberi pemahaman yang benar dan dilibatkan disetiap sosialisasi tentang pemilu dan gerakan anti hoaks.
“Kegiatan ini mengikutsertakan kaum muda yang tergolong sebagai Generasi Z agar, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang merupakan program Bawaslu RI bisa tercapai,” jelas Rudi dilansir dari web dinkominfotik kab.Brebes.
Kita mengetahui bersama bahwa, saat ini, Generasi Z yang paling dekat dengan dunia internet, baik media sosial ataupun platform lainnya.
Diakui Rudi, bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu saat ini juga tak hanya terjadi didunia nyata, namun dunia digital atau dunia internetpun menjadi salah penyumbang pelanggar terbanyak.