Kota Bandung harus mengakomodir masalah ini. Apalagi kita jargonnya Bandung Utama. Kami akan mendorong Dishub, Pemkot, harus mengakomodir teman-teman disabilitas di Bandung kota terbuka ini,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Bandung dan DPRD Tandatangani Kesepakatan KUA-PPAS 2026
Anggota Komisi III Yoel Yosaphat mengatakan, peningkatan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan teman-teman disabilitas bukan hanya bus, tetapi mencakup trotoar, akses gedung, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi rencana BRT dan Angkot Pintar yang digagas Pemkot Bandung sekarang, rekomendasi dari teman disabilitas ini harus menjadi catatan ke depan.
“Andaikata kondisi eksisting tidak dibenahi, harus ada jaminan layanan ke depan bisa lebih baik. Jangan sampai BRT dan Angkot Pintar sia-sia. BRT juga harus memenuhi infrastruktur pendukungnya seperti akses trotoar, ramp, dan halte. Coba bayangkan, berapa sih kejadian-kejadian kecelakaan yang sudah dialami teman-teman disabilitas selama ini? Berapa peristiwa tak nyaman yang dialami sehari-hari? Sudah saatnya kita berbenah,” ujarnya.
Anggota Komisi III Andri Rusmana menyatakan, warga difabel dan nondifabel harus mendapatkan hak yang sama berkenaan dengan kenyamanan layanan. Semua harus bisa merasakan fasilitas yang sama. Begitu pun aksesibilitas di Kota Bandung yang sering menjadi catatan. “Ini menjadi tugas Dishub, DPU. Belum optimalnya sarana dan prasarana, akses, informasi visual, audio, di layanan BRT tentu harus dibenahi. Butuh kajian untuk memenuhi kebutuhan penumpang difabel. Perlakuannya kan tidak bisa disamakan. Penyusunan roadmap inklusifitas transportasi publik harus melibatkan teman disablitas. Program ini harus dievaluasi secara periodik,” katanya.
Baca Juga: Bupati Bandung Percepat Operasional Koperasi Merah Putih
Anggota Komisi III H. Sutaya menuturkan, Komisi III telah menangkap keinginan Forum Komunikasi Disabilitas. “Hasil pertemuan ini, kami selaku Anggota DPRD memohon maaf karena layanan publik belum optimal. Tetapi di Komisi III kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini. Kami akan terus mengawal karena ini fungsi tugas kami,” ujarnya.
Anggota Komisi III AA Abdul Rozak menegaskan bahwa mereka akan selalu hadir dan mendampingi teman-teman disabilitas dan mendorong semua harapan diakomodir Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Anggota Komisi III Aan Andi Purnama menambahkan, fokus perhatian dewan bagi teman disabilitas tidak hanya di isu transportasi saja. Mereka akan memperjuangkan komponen pembangunan kota yang dibutuhkan teman disabilitas.
Baca Juga: Sri Mulyani Bongkar Misi Prabowo di Balik Anggaran Fantastis Rp7 Triliun untuk Sekolah Rakyat
“Termasuk regulasi. Saya sering mengkritik dinas pekerjaan umum yang membuat trotoar tidak ramah buat disabilitas. Jangan khawatir. Kami di Komisi III sudah wajibnya membela warga disabilitas. Artinya teman-teman disabilitas ini menjadi prioritas di agenda audiensi Komisi III,” ujarnya.
Menutup audiensi, Ketua Komisi III Agus Hermawan meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung serta OPD lainnya untuk menerapkan rancangan sarana dan fasilitas publik yang inklusif secara serius. “Tolong diperjuangkan karena kita tidak membedakan warga, karena seluruh warga punya hak yang sama,” tuturnya.
Baca Juga: 3 Masakan Sehat Plus Rendah Sodium yang Wajib Dicoba di Rumah, Lezat Tanpa Banyak Garam
Di tempat yang sama, Kepala BLUD Angkutan Dishub Kota Bandung Yudhiana mengatakan, untuk saat ini fasilitas yang ada masih memanfaatkan armada Trans Pasundan yang telah berjalan. Diharapkan saat BRT nanti beroperasi seluruh fasilitas yang menunjang kebutuhan dan kemudahan warga disabilitas bisa terpenuhi.
“Sesuai dengan regulasi, permintaan kelompok disabilitas ini masuk spesifikasi yang diwajibkan. BRT nantinya memfasilitasi disabilitas pengguna kursi roda, audio announcer, sampai running text. Diharapkan semua kebutuhan disabilitas akan terfasiitasi. Termasuk di shelter atau halte,” katanya.***