FOKUSATU.ID - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyebut pasca pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA atau SMK dimulai secara serentak di Jawa Barat, pos pengaduan masyarakat mulai masuk baik online atau offline.
Aduan yang masuk dari masyarakat ke Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait dengan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang dianggap bermasalah.
"Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down dan website eror dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK," ujar Saeful dikutip Kamis (6/6/2024).
Baca Juga: Sukuk ESG BSI Rp9 triliun atau oversubscribe tiga kali lipat
Saeful melanjutkan bahwa para orang tua murid mengaku selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Sehingga para orang tua tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bilamana ada kendala dalam proses PPDB.
"Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan oleh Disdik Kota Bogor kepada komite sekolah SD beberapa waktu lalu," tukasnya.
Baca Juga: Kodim 0618 dan PWI Pokja Kota Bandung Siap Berkolaborasi Dalam Menciptakan Bandung Bebas Hoax
Hal ini, kata dia, tentu menjadi catatan dan dinilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukan oleh KCD Wilayah 2 Bogor.
Karena, menurutnya, untuk pendidikan jenjang SMP pada PPDB tahun 2024 DPRD dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB.
Imbuh dia, hal tersebut ditunjukkan dengan diadakannya sosialisasi di gedung DPRD Kota Bogor, di mana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Siap Lawan Hoaks di Pilkada 2024 untuk Ciptakan Pemilu Damai, Ini Gerakan dari Para Pemuda
Untuk itu, Saeful mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar.
Meski kewenangan ada di tingkat provinsi Jawa Barat, sambungnya, sekolah-sekolah yang ada berdomisili di Kota Bogor.