FOKUSSATU.ID - Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Asep Yusuf Salim menyoroti soal masifnya penyaluran bansos berupa sembako yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung, termasuk di Kecamatan Banjaran dan Pangalengan.
Menurut Asep, penyaluran sembako di masa pemilu merupakan pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Perlu diketahui, Mendagri dan Mensos Ri sudah mengeluarkan penundaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di masa kampanye maupun masa tenang. Hal itu bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petahana demi kepentingannya dalam ajang kontestasi politik.
“Bahkan banyak laporan ke saya tentang banyaknya penyaluran bansos berupa sembako ke masyarakat yang katanya bersumber dari pemerintah. Padahal, dalam suasana Pilkada ini, Mendagri dan Mensos sudah mengeluarkan surat edaran untuk menunda penyaluran bansos. Penyaluran bansos saat ini hanya untuk yang bersifat kebencanaan,” ungkapnya di Soreang, Senin (25/11/2024).
Dirinya menduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu paslon tertentu di Pilkada Kabupaten Bandung.
“Kekhawatiran saya seperti itu (ada dugaan mengarahkan masyarakat memilih salah satu paslon tertentu). Ini kan dalam suasana Pilkada. Seharusnya, tidak ada penyaluran bansos berupa sembako. Jelas-jelas aturannya sudah ada,” tuturnya.
Baca Juga: Pengaruhi Estetika, Pemerhati Kota Minta Pemasangan Reklame dan Billboard Perlu Dibatasi
DPRD Kabupaten Bandung Panggil Dinas Terkait
Atas banyaknya laporan tersebut, DPRD Kabupaten Bandung berencana akan segera meminta penjelasan dan klarifikasi dari dinas terkait.
“Tentunya kami akan memanggil dinas terkait ke DPRD. Jangan sampai ada pihak yang memboncengi atau memanfaatkan kondisi ini untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Ini masih dalam suasana Pilkada,” tuturnya.
Baca Juga: Jeje Ritchie Ismail dan Gilang Dirga, Dua Artis Berlaga di KBB Saling Berebut Suara Masyarakat
Selain itu, pihaknya juga mendesak penyelenggara agar melakukan tugasnya di lapangan untuk melakukan pencegahan jika terjadinya indikasi money politics berkedok penyaluran bantuan sosial.
Sebagai informasi, tersebar di media sosial bahkan hingga grup aplikasi percakapan instan, saat ini masif terjadi pembagian bansos berupa sembako ke masyarakat. Kemasan paket bansos itu di antaranya beras, mi instan, susu, hingga minyak goreng.***
