Pembelian Pertalite Dan Solar Lewat MyPertamina Dinilai Anggota Dewan Persulit Masyarakat

FOKUSSATU.ID- Kebijakan pembelian pertalite dan solar lewat aplikasi MyPertamina dinilai mempersulit anggota masyarakat.

Dilansir dari Parlementaria, Sabtu (2/7/2022), anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai sistem pembelian BBM jenis petalite dan solar  nantinya akan menggunakan aplikasi MyPertamina. Sistem ini meurutnya akan menambah sulit masyarakat dalam memperoleh haknya.
“Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian pertalite dan solar menurut saya kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya,” ujar Rofik.

Seperti diketahui Pertamina Patra Niaga mulai memberlakukan cara pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina sejak Jumat (1/7/2022). Penggunaan MyPertamina diharapkan dapat membuat subsidi BBM menjadi tepat sasaran.

Baca Juga: Mulai Besok Beli Pertalite Gunakan Aplikasi MyPertamina, Apa Syarat Dan Caranya

Menurutnya, kebijakan ini asalah upaya pemerintah untuk mengatur distribusi BM bersubsidi khususnya pertalite dan solar agar tepat sasaran. Namun, hingga kini kebijakan ini masih belum jelas tujuannya kemana dan apa saja targetnya. Ia juga menjelaskan teknologi di era sekarang harusnya membuat semua serba simple, tapi kebijakan in malah membuat sulit masyarakat
 
"Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak?," tanyanya. Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya. Karena kita tahu kalau data DTKS tidak akurat. "Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” sambungnya.
 
Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, dari hampir 80 persen total konsumsi BBM bersubsidi, 60 persen konsumennya masuk dalam golongan kaya.
 Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. Karena itu Pertamina melalui Subholding Commercial and Trading-nya membuat mekanisme agar dana Rp 520 triliun untuk subsidi energi pada tahun 2022 tepat sasaran. ***014