• Sabtu, 4 Desember 2021

Ada Hambatan Regulasi Untuk Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Jelaskan Ini

- Kamis, 25 November 2021 | 22:02 WIB
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (Dokumen Pikiran Rakyat)
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (Dokumen Pikiran Rakyat)

FOKUSSATU.ID - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan, berdasarkan norma Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana mati tidak berlaku pada dana-dana untuk bencana non-alam.

“Di sinilah kita menemukan kelemahan regulasi yang harus diperbaiki, yaitu tentang korupsi dana-dana yang diperuntukkan bagi bencana non-alam, misalnya untuk penanggulangan pandemi Covid-19 seperti yang saat ini kita alami,” ujar Burhanuddin ketika memberi pidato kunci dalam seminar bertajuk Efektivitas Penerapan Hukuman Mati terhadap Koruptor Kelas Kakap yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Official Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dipantau dari Bandung, Kamis (25/11/2021)

Dasar yuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana mati untuk koruptor terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Baca Juga: Pemprov DKI Godok Tekhnis Penerapan PPKM Level 3 Nataru

“Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Adapun yang dapat menjadi alasan pemberatan adalah apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi.

Pengertian bencana alam nasional, berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Baca Juga: Patuhi MK, Pemerintah Akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Untuk dapat menjadi bencana alam nasional, maka harus ditetapkan statusnya oleh pemerintah pusat.

Halaman:

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebaran Provinsi Terbanyak Penambahan Kasus Covid-19

Kamis, 2 Desember 2021 | 19:56 WIB

Massa Reuni 212 Tolak Dibubarkan

Kamis, 2 Desember 2021 | 17:21 WIB

Peserta Reuni 212 Bacakan Pesan Habib Rizieq Shihab 

Kamis, 2 Desember 2021 | 17:17 WIB

20 Negara Laporkan Varian Baru Omicron

Rabu, 1 Desember 2021 | 22:13 WIB
X