• Kamis, 23 September 2021

Maraknya Kejahatan Siber Bocorkan Data dan Urgensi RUU PDP

- Rabu, 15 September 2021 | 16:00 WIB
Anggota komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan (Foto : ig HM Farhan)
Anggota komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan (Foto : ig HM Farhan)

FOKUSSATU.ID - Bermunculannya kejahatan siber di tanah air mulai dari bocornya data pribadi hingga menyasar perangkat strategis pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 jadi salahsatu tanda benteng pencegahan dunia maya mudah ditembus penjahat siber.

Anggota komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan perangkat negara yang harus diperkuat untuk melawan itu saat ini di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan payung hukum yang kuat yaitu Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

"BSSN perlu diperkuat untuk membangun pertahanan dan keamanan siber di Indonesia. Penguatan legislasi dan anggaran negara untuk membangun jaringan pertahanan dan keamanan siber nasional," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Rabu 15 September 2021.

Namun, upaya perlindungan juga masih terkendala di DPR karena belum ada titik kesepakatan untuk mengesahkan RUU PDP. "PDP masih deadlock karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati oleh Pemerintah dengan Komisi 1," katanya.

"Namun dalam tata tertib pasal pembahasan telah menghabisakan 3 masa persidangan dan dua tambahan masa persidangan. Kami ajukan agar pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah 9 Fraksi di DPR RI memberikan kembali kesempatan bagi menuntaskan RUU PDP," tambahnya.

Farhan menuturkan, pembahasan RUU PDP yang alot berada pada belum adanya kejelasan terkait statuta pemegang otoritas penuh penindakan. "Deadlock nya adalah status otoritas perlindungan pata apakah independen di bawah Presiden, internal Kemenkominfo, atau hybrid (bawah Presiden yang pejabatanya ditunjuk oleh Menkominfo)," terangnya.

Kemudian, belum ada kejelasan batasan jangkauan kategori data yang wajib dilindungi. "Perdebatan apakah agregasi data pribadi termasuk salam subjek perlindungan data pribadi. Perdebatan apakah perlindungan data pribadi, selain mengatur perlindungan data elektronik juga mengatur perlindungan data non elektronik?," terangnya.

Menurutnya, dalam RUU PDP terdapat tiga kepentingan menyesuaikan dengan ekosistem digital di tanah air. Yaitu, kepentingan bisnis, layanan publik dan kepentingan politik. Kepentingan bisnis atau ekonomi adalah kepentingan para pelaku bisnis digital yang melakukan monetasi atas data pribadi yang dikumpulkan, dikuasai, dikelola dan diolah. Baik itu untuk kepentingan bisnis iklan (adsense), konsultasi marketing ataupun direct selling.

"Kepentingan layanan publik menyangkut masalah administrasi publik untuk layanan kesehatan publik, pendidikan nasional, pendaftaran pemilihan umum, penelitian ilmiah, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian dan penegakan hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berkepentingan untuk melindungi data karya hak cipta budaya, seni dan ilmiah," tambahnya. 

Halaman:

Editor: Kusnad Fokussatu

Tags

Terkini

22 September Diperingati Sebagai Hari Badak Sedunia

Rabu, 22 September 2021 | 23:46 WIB

Belum Siap, Ketua DPR Minta Sekolah Tak Maksakan PTM

Rabu, 22 September 2021 | 22:32 WIB

DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022

Rabu, 22 September 2021 | 21:46 WIB

Laporan Dicabut, Dinar Candy Tetap Tersangka

Rabu, 22 September 2021 | 21:16 WIB

Dua Fokus Pemerintah Tangani Covid-19

Rabu, 22 September 2021 | 19:16 WIB

Indonesia Dapat Tambahan Kiriman Vaksin

Rabu, 22 September 2021 | 16:46 WIB

Kementerian Polhukam Pantau Stok Vaksin Bio Farma

Rabu, 22 September 2021 | 16:17 WIB

Ini Arti dari Logo Warna Warni Hari Santri 2021

Rabu, 22 September 2021 | 08:38 WIB

Menag Yaqut Luncurkan Logo Hari Santri 2021

Rabu, 22 September 2021 | 08:30 WIB

Dua Vaksin Berbeda Tiba di Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB
X