• Kamis, 23 September 2021

PNS Indisipliner Terancam Pemotongan Tunjangan Kinerja

- Selasa, 14 September 2021 | 16:06 WIB
Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo


FOKUSSATU.ID-Aturan mengenai pemotonan tunjangan kinerja tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo.

PP tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan disiplin PNS.

Sebagaimana tertera dalam salinan PP yang diunduh di Jakarta, Selasa(14/9/2021) dalam Pasal 4 Huruf e PP menyebutkan kewajiban PNS untuk melaporkan harta kekayaan.
PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat.

Dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf e dijelaskan bahwa hukuman disiplin sedang diberlakukan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 4 Huruf e, yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.

Pada pasal 11 Ayat (2) Huruf c disebutkan bahwa hukuman disiplin berat diberlakukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 4 Huruf e, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:
a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 (enam) bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis hukuman disiplin berat:
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

PP ini ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama.(gus)

 

Halaman:

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Terkini

22 September Diperingati Sebagai Hari Badak Sedunia

Rabu, 22 September 2021 | 23:46 WIB

Belum Siap, Ketua DPR Minta Sekolah Tak Maksakan PTM

Rabu, 22 September 2021 | 22:32 WIB

DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022

Rabu, 22 September 2021 | 21:46 WIB

Laporan Dicabut, Dinar Candy Tetap Tersangka

Rabu, 22 September 2021 | 21:16 WIB

Dua Fokus Pemerintah Tangani Covid-19

Rabu, 22 September 2021 | 19:16 WIB

Indonesia Dapat Tambahan Kiriman Vaksin

Rabu, 22 September 2021 | 16:46 WIB

Kementerian Polhukam Pantau Stok Vaksin Bio Farma

Rabu, 22 September 2021 | 16:17 WIB

Ini Arti dari Logo Warna Warni Hari Santri 2021

Rabu, 22 September 2021 | 08:38 WIB

Menag Yaqut Luncurkan Logo Hari Santri 2021

Rabu, 22 September 2021 | 08:30 WIB

Dua Vaksin Berbeda Tiba di Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB
X